kabar hutan

Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau (LHR) Dr.Elfiriadi SPI MSI meminta Penegak Hukum (Gakum) DLHK menindak tegas dan mengeksekusi dugaan replanting yang dilakukan PTPN V Siasam, Sesa Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Diduga sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 melakukan replanting kebun kelapa sawit pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Suligi Batu Gajah seluas 584 hektar. Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau Dr.Elfiriadi, Sabtu kemarin di Ujung Batu menegaskan, sesuai informasi yang disampaikan Tim gabungan media dan beberapa LSM di Rohul yang turun ke lapangan di pertengahan Oktober lalu terlihat ratusan hektar lahan sudah dilakukan replanting oleh PTPN V, bahkan sebagian sudah ditanami sawit. Bahkan mereka mengatakan sudah mencoba untuk meminta konfirmasi kepada Asisiten Personalia (Asper) Kebun SSI dan Humas Kantor Direksi (Kandir) via seluler, hingga saat ini belum ada respon sama sekali. Sesuai dengan salinan balasan surat Badan Pengelola Hutan (BPH) Suligi Batu Gajah Bangkinang ...

Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki kawasan hutan mangrove yang sangat luas dan baik kondisinya. Daerah ini, memiliki banyak sekali potensi hasil lokal yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang bernilai.  Kelurahan Mangunharjo telah memiliki beberapa produk olahan yang berasal dari pemanfaatan hutan mangrove dan sudah layak untuk dipasarkan.  Meski demikian, produk hasil olahan dari hutan mangrove yang sudah ada masih kurang optimal dari segi kualitas dan aplikasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan mangrove masih dapat dikembangkan untuk diolah menjadi beberapa produk lain yang juga memiliki nilai jual. Siti Komariah, S.H. selaku lurah Mangunharjo menuturkan “Kelurahan Mangunharjo berterima kasih atas program yang sangat bermanfaat ini, karena program pengabdian ini memanfaatkan sumber daya alam Kelurahan Mangunharjo yaitu daun mangrove, memang kami perlu menambah wawasan terkait inovasi apa yang bi...

Direktur Walhi NTB Amry Nuryadi mengatakan sesuai data Walhi NTB, laju kerusakan hutan yang dialihfungsikan untuk pembangunan di wilayah KLU mencapai 44 ribu hektare. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat membeberkan data laju kerusakan hutan khusus di Kabupaten Lombok Utara.(KLU), NTB. Dalam data tersebut luas kerusakan hutan di Lombok Utara hingga bulan Oktober 2022 mencapai 44 ribu hektare. "Hutan lindung maupun hutan adat di Lombok Utara dari Kecamatan Malaka hingga menuju ke Wilayah Bayan Lombok Utara itu hampir kritis," kata Amri kepada detikBali, Kamis sore (20/10/2022). Bukti kuat terkait kerusakan hutan efek alih fungsi lahan di Kecamatan Pemenang Lombok Utara itu banyak hotel dan vila mulai dibangun di atas kawasan perbukitan. Bahkan, hutan-hutan di sepanjang jalan Senggigi ke wilayah Pemenang pembangunan hotel dan vila marak dilakukan. Dari sisa luas hutan di KLU kata Amri tersisa 42 ribu yang masih bertahan. Namun demikian dari 42 ribu hekt...

Aktivitas pekerjaan ini diduga dilakukan dengan menggunakan mesin chainshaw. Hal itu terlihat dari beberapa pohon besar telah tumbang. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Bengkayang Arifin mengatakan, pembalakan liar di kawasan hutan lindung Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang, kian marak. Ia mengaku, dikhawatirkan jika hal tersebut terus dibiarkan, akan merusak biota alam di kawasan tersebut. Terutama sumber air, sumber kehidupan orang utan dan juga siklus lingkungan yang akan menyebabkan tandusnya Gunung Bawang. “KPH Wilayah Bengkayang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupaya mencegah terjadinya perambahan di dalam dan sekitar Hutan Lindung Gunung Bawang dengan melaksanakan patroli rutin dan dalam hal ditemukan pembalakan maka segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat selaku OPD induk,” ujarnya, melansir dari SuaraKalbar.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (16/10/2022). Hal lain yang dilaksanakannya, yakni s...

Pada 1989 silam, Kecamatan Serpong dipersiapkan menjadi kota penyangga guna menjawab persoalan semakin padatnya Ibu Kota Jakarta. Setelah itu, lambat laun Serpong beralih dari kebun karet menjadi permukiman dan kawasan komersial.  Nama Serpong pun tenar dan menjual untuk sektor properti. Berdasarkan catatan arsip harian Kompas, sebutan Serpong sebagai kota, antara lain, tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Serpong Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.  Perda itu diterbitkan bertepatan dengan masuknya investor ke Serpong sejak tahun 1984. Gambaran soal Serpong sebagai kota, antara lain, disampaikan Rizal Sofyan Gueci (64), dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga warga Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangsel.  ”Serpong sejak dahulu sudah ramai meski letaknya jauh dari pusat Kabupaten Tangerang. Sejak zaman sebelum kemerdekaan sudah ada...

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi.  Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi.  Tentunya oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Forum Penyelamat Hutan Jawa ( FPHJ ) mengatakan sebanyak 300 ribu hektar hutan di Jawa Barat akan beralih fungsi menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari total 1,1 juta lahan. Perubahan fungsi tersebut berpotensi menimbulkan risiko bencana. "Dilihat rencana ada kurang lebih 300 ribu hektar hutan di Jawa Barat yang akan dialihfungsikan (KHDPK) atau diserahkan yang notabenenya adalah hutan," ujar Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Eka Santosa, Ahad (25/9/2022). Ia mengatakan 300 ribu hutan yang dialihfungsikan terdiri dari berbagai jenis hutan seperti hutan lindung, produksi. Seme...