Daerah Aliran Sungai Dapat Menyebabkan Banjir

Departemen PU telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki DAS, salah satunya melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Gerakan Kemitraan ini dilaksanakan lintas departemen yang mencakup 15 departemen untuk membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang mengarah pada perbaikan DAS yang kritis.

Saat ini dari 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis, 11 diantaranya telah dibenahi dan pada 2007 dilanjutkan pada DAS lainnya ujar Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Adi Sarwoko, di Jakarta Selasa (19/12), ketika menjadi pembicara acara Forum Komunikasi Bakohumas dengan tema Peringatan Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor dan Penanganan Bencana Asap.

Adi Sarwoko menambahkan, salah satu penyebab terjadinya banjir bandang adalah kondisi daerah aliran sungai yang kritis. Bahkan tiap tahunnya jumlah DAS yang kritis terus meningkat. Pada 2005, menurut data dari Departemen PU, jumlah DAS yang kritis di Indonesia mencapai 62.

Sampu bidang Hubungan Antar Lembaga mengatakan, Departemen Kehutanan telah membuat program gerakan rehabilitasi lahan sekitar DAS, sementara Departemen Pertanian melakukan program bimbingan kepada masyarakat tentang penanaman lahan yang berada di sekitar DAS. Departemen PU sendiri telah membuat kebijakan pengendalian banjir. Langkah tersebut dipadukan untuk mengelola daerah yang sama.

Sejak lama walk through telah dilakukan Departemen PU melalui dinas-dinas PU di daerah atau proyek yang berada di daerah tergantung pada tanggung jawab masing-masing.

Dimasa yang akan datang, Adi Sarwoko mengharapkan paradigma preventif diutamakan melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya peningkatan kesadaran masyarakat. Sosialisasi kepada para stakeholder juga perlu dilakukan agar terbentuk persepsi yang sama menyangkut tanggung jawab.Saat ini Indonesia mulai memasuki musim hujan. Keadaan ini mau tidak mau menimbulkan kekhawatiran di masyarakat akan terjadinya bencana banjir dan longsor. Adi Sarwoko menjelaskan, dalam menangani bencana banjir dan longsor tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi harus dilakukan oleh semua instansi yang terkait secara terkoordinir.

Departemen PU sebagai anggota Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB) berusaha melakukan upaya preventif dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana banjir dan longsor.

Adi Sarwoko mencontohkan, penanggulangan bencana banjir di Jakarta. Dinas PU Provinsi Jakarta mempunyai tugas salah satunya untuk memantau debit air sungai yang ada di Jakarta. Pemantauan debit air salah satunya di Bendungan Katulampa dilakukan untuk memberikan peringatan dini kepada pintu-pintu air setelahnya, agar dapat melakukan persiapan dini sehingga resiko akibat dari banjir dapat diminimalisir.

Upaya preventif lainnya yaitu kegiatan walk through. Kegiatan dilakukan melalui pengecekan infrastruktur sebelum atau menjelang kejadian. Misalnya pengecekan kondisi tanggul untuk menganalisa dan mengevaluasi apakah tanggul tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak. Apabila ada kerusakan maka akan diperbaiki sebelum masuk musim hujan.

sumber: pu.go.id