Rugikan Negara Triliunan Tambang Nikel Ilegal Jadi Sorotan

Rugikan Negara Triliunan Tambang Nikel Ilegal Jadi Sorotan
tambang nikel


Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani 19 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah menekankan pencabutan itu tidak ditujukan kepada satu kelompok tertentu melainkan merata.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendesak Polri untuk menindak perusahaan yang dianggap tidak lagi memiliki wewenang melakukan penambangan. Adapun izin yang dimiliki PT BPS telah dicabut sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi terkait penataan perizinan sektor pertambangan minerba ditindak lanjuti Kementerian Investasi/BKPM mencabut 39 IUP di Sulawesi Tenggara sesuai surat nomor 66/A.9/B.3/2022 tanggal 11 Maret 2022, salah satunya PT BPS di Kolaka.

Pencabutan IUP Batuan PT BPS oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Energi dan Sumber Daya Mineral pada 18 Februari 2022. Namun aktivitas penambangan nikel ilegal PT BPS terus berlangsung, malah semakin marak melakukan penambangan nikel secara melawan hukum dalam kawasan hutan produksi di Desa Muara Lapao pao, Kec Wolo Kabupaten Kolaka.

Baca juga : BPK sebut Ada Kegiatan Tak Berizin di Kawasan Hutan Seluas 4,61 juta Hektar

Panglima Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad menyoroti aktivitas penambangan nikel ilegal yang terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, aktivitas penambangan nikel ilegal sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi. 

Salah satu yang menjadi sorotan Pangdam terkait aktivitas pertambangan nikel ilegal dalam kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung (BPS) di Desa Muara Lapao pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. 

Perusahaan itu diketahui sebelum dicabut, hanya mengantongi izin batuan, namun dalam kenyataannya melakukan penambangan nikel ilegal.

"Saya minta aparat yang punya wilayah hukum, mulai dari Polres, Gakum Kehutanan dan Pengawas Kelautan atau Polsus PWP3K maupun Kejaksaan, serta Instansi terkait untuk bertindak tegas," kata Pangdam Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad, di sela-sela kunjungannya saat meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group di blok Lapao-lapao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dikutip dalam keterangan tertulisnya Rabu, 17 Agustus 2022.

Menurut Pangdam, aktivitas pertambangan nikel ilegal seperti ini harusnya tidak dibiarkan dan perlu segera diusut. "Tindakan semacam ini kan sama dengan melawan Pemerintah. Bayangkan, kalau sudah tidak ada izin, areal hutan ditambang secara illegal, laut ditimbun untuk membuat jalan operasinya,  ini sangat merugikan negara. Saya yakin ini ada oknum yang membekingi. Nah, kita kan negara hukum, tidak boleh hal itu terjadi," tegasnya.

Baca juga : Menariknya Lihat “Gajah Terbang” di Hutan Riau

Untuk mengusut praktek pertambangan ilegal itu, kata Pangdam, ia telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi. "Saya sudah perintahkan kepada Komandan Kodim (Dandim Kolaka) agar segera  melakukan investigasi dan koordinasi dengan Komandan Korem (Danrem) dan instansi terkait. Kalau itu tidak dihentikan, itu sudah sangat merugikan negara. Bayangkan negara dirugikan dari segi pajak maupun pendapatan negara bukan pajak serta kerusakan lingkungan dan ekologi yang parah," jelasnya.

Pangdam menegaskan akan memfokuskan perhatian terhadap aktivitas pertambangan nikel ilegal, kerena tambang batuan mengolah nikel secara ilegal dalam kawasan hutan produksi. Selain penindakan secara hukum, pihaknya juga akan intens melakukan edukasi. 

"Saya kira ini tanggung jawab wilayah hukum disini. Tapi nanti dengan adanya ini mungkin kita harus mengedukasi, sosialisasikan aturan. Ini harus ditangani dan tidak bisa dibiarkan seperti ini," ujarnya. 

Sebelumnya, penangkapan tambang ilegal dalam kawasan hutan produksi terus digalakkan oleh tim operasi yang terdiri atas Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Polda Sultra, Kejati Sultra, namun penambangan nikel ilegal PT Babarina Putra Sulung yang telah berlangsung cukup lama di Desa Muara Lapao pao Kec. Wolo Kab. Kolaka.

 sumber: medcom

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ragam Manfaat Hutan Gambut

Image
Hutan gambut adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya.  Seiring waktu berlalu, terbentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Hutan gambut umumnya dikelilingi oleh hutan hujan pada tanah yang tidak terendam air dan hutan bakau di air payau. Gambut  terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya, biasanya di lahan-lahan berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau kondisi anaerob di perairan setempat.  Tidak mengherankan jika sebagian besar tanah gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting, pepagan, bahkan kayu-kayu besar, yang belum sepenuhnya membusuk.  Baca juga : Pengambilalihan Lahan Hutan untuk KHDPK Belum Direlaisasikan, Ini Kata Pakar Kadang-kadang ditemukan pula, karena ketiadaan oksigen bersifat menghambat dekomposisi, sisa-sisa bangkai binatang dan serangga yang turut terawetkan di dalam lapisan-lapisan gambut. Indonesia ada...
Read more

Stop Budaya Bakar Lahan dan hutan Untuk Bertani

Image
Polres Pulang Pisau Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan personel Satpolairud Polres Pulang Pisau , Polda Kalteng Bripka Alamsyah memberikan sosialisasi larangan karhutla kepada masyarakat di bantaran Das Kahayan. Anggota Satpolairud Polres Pulang Pisau juga menyampaikan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Das Kahayan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah agar kiranya Masyarakat tetap waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan seperti yang sudah di anjurkan oleh pemerintah, Selasa ( 15 / 11 / 2022 ) Pagi. Kapolres Pulpis AKBP Kurniawan Hartono, S.I.K., Melalui Kasat Polairud AKP Hadri menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang dengan fokus utama dari kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat supaya tidak membakar hutan dan lahan di saat musim kemarau nanti apapun alasannya. “mari kita jaga lingkungan kita agar orang-orang yang kita sayangi tidak terkena dampaknya apalagi dengan situa...
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu  merupakan salah satu komoditi hasil  hutan  bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman  hutan  yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindu...
Read more