Konflik KHDPK Makin Panas, Rimbawan Senior: Ada Pemaksaan Kehendak


Pada 18 Mei 2022, sekitar 4.000 karyawan Perum Perhutani berdemonstrasi ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Mereka menolak kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Melalui kebijakan ini pemerintah hendak mengambil alih 1,1 juta hektare areal hutan Jawa, atau 49% dari luas hutan yang selama ini dikelola Perhutani, sejak zaman Belanda. 

Para karyawan khawatir kebijakan KHDPK akan mempengaruhi mereka. Para karyawan bahkan khawatir kebijakan baru ini mengancam kelestarian hutan Jawa.

Kekhawatiran para karyawan beralasan karena pemerintah belum melakukan sosialisasi KHDPK secara menyeluruh. 

Baca juga : 5 Fakta Unik Hutan Kalimantan

Isu KHDPK baru sebatas obrol-obrolan, isu, dan bahan omong-omong, terutama setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK 287/2022 pada 5 April 2022 tentang luas KHDPK di tiap provinsi.

Di mana lokasi 1,1 juta hektare belum terang benar. Namun, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto dan Direktur SDM Perhutani Deni Ermansyah menegaskan bahwa KHDPK tak akan diikuti oleh pemecatan. 

Karyawan yang terdampak KHDPK akan disalurkan menjadi pendamping perhutanan sosial—satu skema yang diakomodasi dalam KHDPK.

Baca juga : Pengambilalihan Lahan Hutan untuk KHDPK Belum Direlaisasikan, Ini Kata Pakar

Kebijakan Kawasan Hutan dengan Khusus di Jawa telah memicu pro kontra di tingkat elit.

Di tingkat tapak, kebijakan KHDPK juga memicu konflik panas antara masyarakat yang setuju dan yang menolak.

Situasi ini dinilai oleh rimbawan senior Dr Transtoto Handhadari sudah mengkhawatirkan.

“Ironis,” kata Transtoto yang juga Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI), Senin (6/6/2022).

Seperti diketahui, telah ada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 287 tentang KHDPK di hutan Jawa yang terbit 5 April 2022.

Berdasarkan ketentuan itu, BUMN Kehutanan Perum Perhutani kehilangan areal kerjanya sekitar 1,1 juta hektare.

Baca juga : Ragam Manfaat Hutan Gambut

Transtoto meski tidak menghendaki adanya KHDPK versi KLHK tersebut, telah menawarkan opsi kompromi. Opsi tersebut disampaikan pada dialog yang digelar Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani, Sabtu 28 Mei 2022.

Sayangnya, opsi usulan Transtoto tidak mendapat sambutan.

“Persoalan kondisi aktual hutan Jawa serta kerentanan Pulau Jawa terhadap bencana lingkungan tidak menjadi pertimbangan pemerintah (KLHK).”

“Konflik-konflik sosial dan pelanggaran hukum, perusakan terhadap hutan Perhutani dibiarkan, tetapi justru nampak pemaksaan kehendak pihak polisional untuk menekan pihak-pihak yang menolak KHDPS,” ungkap Transtoto.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ragam Manfaat Hutan Gambut

Image
Hutan gambut adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya.  Seiring waktu berlalu, terbentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Hutan gambut umumnya dikelilingi oleh hutan hujan pada tanah yang tidak terendam air dan hutan bakau di air payau. Gambut  terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya, biasanya di lahan-lahan berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau kondisi anaerob di perairan setempat.  Tidak mengherankan jika sebagian besar tanah gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting, pepagan, bahkan kayu-kayu besar, yang belum sepenuhnya membusuk.  Baca juga : Pengambilalihan Lahan Hutan untuk KHDPK Belum Direlaisasikan, Ini Kata Pakar Kadang-kadang ditemukan pula, karena ketiadaan oksigen bersifat menghambat dekomposisi, sisa-sisa bangkai binatang dan serangga yang turut terawetkan di dalam lapisan-lapisan gambut. Indonesia ada...
Read more

Stop Budaya Bakar Lahan dan hutan Untuk Bertani

Image
Polres Pulang Pisau Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan personel Satpolairud Polres Pulang Pisau , Polda Kalteng Bripka Alamsyah memberikan sosialisasi larangan karhutla kepada masyarakat di bantaran Das Kahayan. Anggota Satpolairud Polres Pulang Pisau juga menyampaikan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Das Kahayan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah agar kiranya Masyarakat tetap waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan seperti yang sudah di anjurkan oleh pemerintah, Selasa ( 15 / 11 / 2022 ) Pagi. Kapolres Pulpis AKBP Kurniawan Hartono, S.I.K., Melalui Kasat Polairud AKP Hadri menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang dengan fokus utama dari kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat supaya tidak membakar hutan dan lahan di saat musim kemarau nanti apapun alasannya. “mari kita jaga lingkungan kita agar orang-orang yang kita sayangi tidak terkena dampaknya apalagi dengan situa...
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu  merupakan salah satu komoditi hasil  hutan  bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman  hutan  yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindu...
Read more